√HEBOH BELANJA SENJATA ALA PRABOWO, ANGGARAN Rp 1.760 TRILIUN

HEBOH BELANJA SENJATA ALA PRABOWO, ANGGARAN Rp 1.760 TRILIUN - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang HEBOH BELANJA SENJATA ALA PRABOWO, ANGGARAN Rp 1.760 TRILIUN yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

Rencana Kementerian Pertahanan memborong alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai Rp 1.760 triliun menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung rencana ini, tapi ada juga pihak yang mencibir agenda tersebut.

Analis pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menduga rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista tersebut tidak disertai rencana kebutuhan dan peruntukan. Apalagi anggaran sebesar Rp 1.760 triliun itu akan dihabiskan dalam tiga tahun.

"Dengan anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun, pemerintah mau beli apa?" kata Connie kepada Tempo, Sabtu lalu. 

Connie menganggap draf dokumen perencanaan atau master plan yang sedang disusun pemerintah bukanlah sebuah perencanaan. Namun draf itu berkesan sebagai daftar belanja alutsista. 

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studios (ISESS), Khairul Fahmi, berbeda pendapat dengan Connie. Khairul mengatakan anggaran pengadaan alutsista senilai Rp 1.760 triliun masih kecil dibanding produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2020, yang mencapai Rp 15.434 triliun. 

"Jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5 persen dari PDB per tahun," katanya.

Menurut Khairul, alokasi anggaran pertahanan nasional rata-rata sebesar 0,78 persen dari PDB per tahun. Padahal idealnya anggaran pertahanan nasional mencapai 1,5 persen dari PDB per tahun. 

Khairul menilai master plan yang disiapkan pemerintah bakal memberi angin segar atas persoalan keterbatasan anggaran pertahanan. Namun ia memberi catatan agar master plan itu dibarengi dengan sejumlah langkah untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. 

Ia juga meminta agar tenor dan bunga dalam skema pinjaman luar negeri itu diperhatikan. Solusinya, pemerintah perlu menguatkan diplomasi pertahanan untuk menjajaki peluang pinjaman berbunga rendah dengan tenor panjang. 

Adapun anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDIP, T.B. Hasanuddin, mengatakan anggaran alat tempur sebanyak itu masih sebatas rencana dan belum mendapat persetujuan Presiden bersama parlemen. Namun ia berjanji Komisi Pertahanan akan segera membahasnya. 

"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga," katanya. 

Hasanuddin sependapat dengan rencana Kementerian Pertahanan memodernisasi alutsista TNI lantaran hampir semua alat tempur sudah tua. Bahkan banyak alutsista yang merupakan hibah dari negara asing. 

Anggota Komisi Pertahanan DPR dari Partai Golkar, Dave Firkarno Laksono, mengatakan lembaganya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pertahanan dan TNI mengenai rencana pembelian alutsista melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) itu pada pekan ini. "Senin dan Rabu akan rapat dengan Kemenhan dan TNI," katanya.

Komisi Pertahanan akan menanyakan rencana kebutuhan alutsista, skema pembiayaan, dan rencana utang luar negeri untuk membiaya pengadaan tersebut. Komisi juga akan menanyakan rencana penunjukan PT TMI sebagai perusahaan yang akan mengadakan alutsista.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pengadaan alutsista melalui penerbitan peraturan presiden. "Menteri sudah melaporkan kepada Presiden. Presiden sudah setuju. Sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Mereka sudah menentukan mana yang bisa didukung," kata dia. 

Rodon mengatakan Kementerian Pertahanan juga sudah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai rencana ini. Bappenas lalu akan mengeluarkan dokumen Blue Book atau Daftar Rencana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri serta dokumen Green Book alias Daftar Rencana Prioritas Pinjaman. 

Rodon menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan telah melibatkan tiga matra TNI dalam menyusun rencana pengadaan alutsista tersebut. Ia menepis tuduhan yang menyebutkan bahwa penyusunan rencana belanja ini tak melibatkan TNI sebagai pengguna alutsista. Padahal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah memastikan setiap matra mendapat jatah pembaruan alutsista. 

"Menteri panggil asrena dan kepala staf untuk menjelaskan apa yang akan dibeli, mereka setuju atau tidak," katanya. 

👉BACA SELENGKAPNYA DI KORAN TEMPO (31/5/2021)

Subscribe to receive free email updates: