√ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial

ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Dewas KPK kini berubah menjadi pemberi stempel kebijakan kontroversial.

"Saat ini Dewan Pengawas bukan lagi bertindak sebagai instrumen pengawas di KPK, melainkan sudah berubah menjadi tempat stempel kebijakan kontroversi pimpinan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (13/5/2021).

Kurnia menyebut TWK yang dihadapkan kepada pegawai KPK melanggar aturan. Menurut Kurnia, UU KPK dan peraturan pemerintah tak mengatur soal TWK yang dianggap janggal sejumlah kalangan.

"Betapa tidak, Tes Wawasan Kebangsaan ini secara terang benderang melanggar hukum, sebab tidak diatur dalam UU 19/19 dan PP 41/20," ujarnya.

Dewas KPK, kata Kurnia, seolah tak melihat kejanggalan TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK. Selain itu, Dewas KPK nampak mendukung agar 75 pegawai KPK dinonaktifkan.

"Bahkan, putusan MK telah menegaskan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Namun Dewan Pengawas seakan tutup mata, bahkan terlihat mendukung upaya pimpinan menonaktifkan 75 pegawai KPK," imbuhnya.

Dewas KPK Indriyanto Seno Adji sebelumnya angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Indriyanto, langkah tersebut sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/5).

"Keputusan ini masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tambahnya.(detik)

Subscribe to receive free email updates: