√Ketimbang PPN Sembako Dan Pendidikan, Lebih Baik Pemerintah Kejar Pengemplang Pajak

Ketimbang PPN Sembako Dan Pendidikan, Lebih Baik Pemerintah Kejar Pengemplang Pajak - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Ketimbang PPN Sembako Dan Pendidikan, Lebih Baik Pemerintah Kejar Pengemplang Pajak yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Rencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pendidikan dan sembilan bahan pokok (Sembako) mengindikasikan pemerintahan Joko Widodo tengah menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/6).

Kata Andi, banyak pilihan yang seharusnya diambil pemerintah jika memang ingin melakukan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Seperti maksimalisasi penerimaan negara dalam pengelolaan SDA, peningkatan PPN Barang mewah, membersihkan ‘mafia’ dan mengejar pengemplang pajak," demikian kata Andi.

Menurut Andi, sektor pendidikan dan Sembako adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat.

Dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya memastikan biaya pendidikan terjangkau oleh semua kalangan dan ketersediaan Sembako dengan harga merakyat.

"Pemerintah semestinya justru melakukan intervensi berupa subsidi dan memastikan biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, ketersediaan sembako dengan harga yang ‘merakyat’," tandas Andi.

Untuk stabilitas APBN, Doktor Politik Universitas Padjajaran itu juga menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi belanja APBN. Termasuk mencegah terjadinya terjadinya rasuah.

"Efisiensi belanja APBN, khusunya belanja birokrasi dan minimalisir praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara," pungkas Andi.

Wacana pengenaan pajak akan dikenaka pada sektor pendidikan dan Sembako terungkap dalam draf revisi UU ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang bocor.

Tak tanggung-tanggung dalam draf tersebut pajak Sembako ditingkatkan menjadi 12 persen.

Wacana pemerintah itu pun mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.(RMOL)

Subscribe to receive free email updates: