√SETARA Institute Sindir Hukuman Pidana bagi Gelandangan

SETARA Institute Sindir Hukuman Pidana bagi Gelandangan - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang SETARA Institute Sindir Hukuman Pidana bagi Gelandangan yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

KONTENISLAM.COM - SETARA Institute menyayangkan rencana hukuman pidana bagi gelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

SETARA Institute memandang gelandangan ialah tanggung jawab negara.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai, pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum seolah menunjukkan pemerintah gagal memahami esensi perlindungan HAM. 

Padahal, ketentuan mengenai perlindungan gelandangan termaktub dalam konstitusi. 

"Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terjawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945," kata Ismail usai dikonfirmasi, Kamis (10/6).

Ismail mewanti-wanti pemerintah agar menaati konstitusi yang sudah ada sejak Republik ini didirikan. 

Dia menegaskan, pidana denda bukan langkah tepat dan bijak dalam menyikapi gelandangan.

"Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda," ujar Ismail. 

Selain itu, Ismail menyentil, pemerintah agar sadar bahwa gelandangan merupakan tanggung jawabnya. 

Pemerintah harusnya berkaca, banyaknya gelandangan membuktikan warga negara tidak sejahtera.

"Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah akan masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya," ucap Ismail.

Diketahui, gelandangan pun tak luput diancam oleh RKUHP. Gelandangan diancam dengan denda maksimal sebesar Rp 1 juta sesuai pasal 431 RKUHP yang bunyinya: "Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp 1 juta)."  [/rep]

Subscribe to receive free email updates: