√Presiden KSPI Setuju Perusahaan Tak Naikkan UMK Bila...

Presiden KSPI Setuju Perusahaan Tak Naikkan UMK Bila... - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Presiden KSPI Setuju Perusahaan Tak Naikkan UMK Bila... yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Kaum buruh tidak menutup mata dengan kondisi sebagian perusahaan yang kesulitan selama masa pandemi COVID-19.

Oleh karena itu mereka setuju terhadap perusahaan yang susah dan merugi tidak perlu menaikkan upah minimum kota (UMK).

"Kami juga setuju pengusaha yang terdampak pandemi tidak perlu naikkan UMK, wong dia aja rumahkan karyawan, upahnya dibayar 25-50%, nggak masuk akal sehat (bila menuntut menaikkan UMK)," kata Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Namun persetujuan itu pun ada syaratnya, yakni si pengusaha harus melampirkan laporan keuangan perusahaan merugi ke pemerintah. "Dengan begitu dia nggak perlu naikkan UMR, UMK, atau UMP," imbuhnya.

Menjadi tidak adil bila perusahaan-perusahaan besar yang tidak ikut terdampak tapi menaikkan UMP yang hitungan cuma Rp 1.250 per hari seperti di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan mengikuti rumus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja. "Itu kan artinya cuma setengah harga (masuk) toilet," ujar Said Iqbal.

Mahkamah Konstitusi, kata anggota Deputi Governing Body (GB) organisasi buruh internasional (ILO) itu, telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan dimaksud khususnya di poin 7 yang menyatakan, "menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas."

Oleh karena itu para kepala daerah sepatutnya tidak merujuk PP Nomor 36/2021 dan kembali ke UU 13 2003 dan PP 78 2012.

"Jadi status quo, sampai ada perbaikan maka yang diberlakukan adalah UU 13 2003 dan juga PP 78 2012. Itulah kami minta naiknya adalah yang diputuskan Bupati dan Wali Kota ada yang 5%, 6,7%, ada yang 4%," kata Said Iqbal.

Hingga kemarin, dia mengklaim ada 15 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menetapkan kenaikan UMK 5%. Di tingkat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur juga termasuk yang responsif terhadap tuntutan kaum buruh.

"Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil malah gunakan arogan kekuasaan dengan mengancam tak mengucurkan Dana Alokasi Khusus/Umum kepada bupati/wali kota. Dia juga tak mau menemui para buruh yang berunjuk rasa," kata Said Iqbal.(detik)

Subscribe to receive free email updates: