√Menteri Tidak Pantas Disalahkan, Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden
Sabtu, 04 Juli 2020
Berita,
Indonesia,
Kabar,
Konten Islam,
Menteri Tidak Pantas Disalahkan,
Politik,
Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri,
Viral,
Yang Ada Visi Misi Presiden
Menteri Tidak Pantas Disalahkan, Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.
Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Menteri Tidak Pantas Disalahkan, Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Tidak sepatutnya Presiden Joko Widodo mempublikasikan kemarahan dan kejengkelannya kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
Muncul kesan, Presiden Jokowi ingin melempar tanggung jawab atau cuci tangan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).
Menurutnya, para menteri tidak pantas untuk disalahkan karena sejak awal tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden.
"Menteri adalah bawahan Presiden. Seharusnya Presiden lah yang memikul tanggung jawab tertinggi. Istilahnya, tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandannya. Atau, ing ngarso sung tulodo," ujar Sya'roni.
Dan mempermalukan para bawahan bahkan mengancam reshuffle sejatinya bukan ciri negarawan. Kalau memang Presiden Jokowi sudah merasa menterinya tidak kapabel, maka sebaiknya langsung direshuffle saja, tidak perlu mengancam atau mempermalukannya di hadapan publik.
"Pada periode kedua ini, idealnya Presiden Jokowi tidak salah lagi dalam memilih menteri. Pengalaman pada periode pertama bisa dijadikan pembelajaran untuk perbaikan di periode kedua," terang Sya'roni.
Kemarahan Jokowi membuktikkan Jokowi belum memahami kapasitas para bawahannya. Atau bisa juga Jokowi tidak belajar dari periode pertamanya.
"Misalnya pada periode pertama, pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun tidak memenuhi target, namun menterinya masih dipertahankan. Berarti ini salah Jokowi sendiri," sebut alumnus UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.
Apalagi, lanjut Sya'roni, kemarahan Jokowi beberapa waktu lalu tidak menyebut secara spesifik menteri mana yang kerjanya biasa-biasa saja. Tidak adanya penyebutan secara spesifik akhirnya menggiring publik untuk membuat dugaan atau kesimpulan semaunya.
"Contohnya, kemarahan Jokowi atas lambatnya pencairan insentif untuk tenaga medis. Dugaan publik bisa tertuju kepada dua kementerian yang terkait yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Mestinya Jokowi cukup memanggil keduanya, mengurai dimana permasalahannya. Bila terbukti tidak kapabel, maka bisa langsung direshuffle. Tidak perlu marah-marah di depan publik," tutupnya.(rmol)
Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Menteri Tidak Pantas Disalahkan, Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Tidak sepatutnya Presiden Joko Widodo mempublikasikan kemarahan dan kejengkelannya kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
Muncul kesan, Presiden Jokowi ingin melempar tanggung jawab atau cuci tangan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).
Menurutnya, para menteri tidak pantas untuk disalahkan karena sejak awal tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden.
"Menteri adalah bawahan Presiden. Seharusnya Presiden lah yang memikul tanggung jawab tertinggi. Istilahnya, tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandannya. Atau, ing ngarso sung tulodo," ujar Sya'roni.
Dan mempermalukan para bawahan bahkan mengancam reshuffle sejatinya bukan ciri negarawan. Kalau memang Presiden Jokowi sudah merasa menterinya tidak kapabel, maka sebaiknya langsung direshuffle saja, tidak perlu mengancam atau mempermalukannya di hadapan publik.
"Pada periode kedua ini, idealnya Presiden Jokowi tidak salah lagi dalam memilih menteri. Pengalaman pada periode pertama bisa dijadikan pembelajaran untuk perbaikan di periode kedua," terang Sya'roni.
Kemarahan Jokowi membuktikkan Jokowi belum memahami kapasitas para bawahannya. Atau bisa juga Jokowi tidak belajar dari periode pertamanya.
"Misalnya pada periode pertama, pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun tidak memenuhi target, namun menterinya masih dipertahankan. Berarti ini salah Jokowi sendiri," sebut alumnus UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.
Apalagi, lanjut Sya'roni, kemarahan Jokowi beberapa waktu lalu tidak menyebut secara spesifik menteri mana yang kerjanya biasa-biasa saja. Tidak adanya penyebutan secara spesifik akhirnya menggiring publik untuk membuat dugaan atau kesimpulan semaunya.
"Contohnya, kemarahan Jokowi atas lambatnya pencairan insentif untuk tenaga medis. Dugaan publik bisa tertuju kepada dua kementerian yang terkait yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Mestinya Jokowi cukup memanggil keduanya, mengurai dimana permasalahannya. Bila terbukti tidak kapabel, maka bisa langsung direshuffle. Tidak perlu marah-marah di depan publik," tutupnya.(rmol)
0 Response to "√Menteri Tidak Pantas Disalahkan, Sejak Awal Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden"
Posting Komentar