√Indef: Sri Mulyani Belum Layak Jadi Menkeu Terbaik Karena Masih Andalkan Utang

Indef: Sri Mulyani Belum Layak Jadi Menkeu Terbaik Karena Masih Andalkan Utang - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Indef: Sri Mulyani Belum Layak Jadi Menkeu Terbaik Karena Masih Andalkan Utang yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 KONTENISLAM.COM - Penghargaan sebagai menteri terbaik Asia Timur-Pasifik belum layak disematkan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Pasalnya, kebijakan fiskal dan penyaluran stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia masih lambat.

Sebenarnya belum layak kebijakan fiskal diberi penghargaan, karena porsi stimulus PEN terhadap PDB saja baru kisaran 4,2%, ini masih kecil dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia saja berikan 20,8% stimulus terhadap PDB," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (13/10).

"Catatan berkaitan dengan efektivitas stimulus selama pandemi berlangsung, Pemerintah cukup terlambat untuk salurkan stimulus yang efektif," imbuhnya menegaskan.

Bhima mengurai, pencairan PEN lambat karena masih di bawah 45 persen pada periode akhir September 2020. Bahkan untuk beberapa pos pemerintah mengakui salah hitung stimulus seperti subsidi bunga UMKM yang akhirnya membuat pencairan macet.

"Kemudian stimulus fiskal pemerintah masih berpangku pada mekanisme perbankan. Sedikit-sedikit bank dapat penempatan dana, menyalurkan bantuan ke sektor usaha mikro dan ultra mikro juga lewat bank. Padahal ada koperasi, tapi kurang dilibatkan," ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan stimulus, pemerintah di bawah komando Sri Mulyani juga dinilai masih terlalu mengandalkan utang. Akibatnya, beban untuk pemulihan ekonomi sangat besar dan ditanggung oleh generasinya berikutnya.

"Padahal Menteri Keuangan maupun presiden sering dinasihati agar lakukan realokasi anggaran yang signifikan, misalnya stop dulu proyek infrastruktur dan bubarkan kementerian lembaga yang buat gemuk birokrasi. Sayangnya saran-saran tadi menguap begitu saja. Kalau hanya andalkan utang, tentu ini berisiko bagi fiscal sustainability dalam jangka panjang," demikian Bhima.

Baru-baru ini, Menteri Sri Mulyani kembali dianugerahi sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur-Pasifik atau Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 oleh Majalah Global Markets. Penghargaan ini diberikan karena Sri Mulyani dianggap berhasil menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.(RMOL)

Subscribe to receive free email updates: