√Jokowi Soal Jeritan Rakyat, Saiful Anam: Presiden Malah Salahkan Rakyat, Kalau Berani Biayai Rakyatnya

Jokowi Soal Jeritan Rakyat, Saiful Anam: Presiden Malah Salahkan Rakyat, Kalau Berani Biayai Rakyatnya - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Jokowi Soal Jeritan Rakyat, Saiful Anam: Presiden Malah Salahkan Rakyat, Kalau Berani Biayai Rakyatnya yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam kembali menanggapi pernyataan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi menyatakan belum menerapkan karantina (lockdown) karena sadar akan jeritan rakyat di masa kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Menurut Saiful, jeritan rakyat akan hilang jika pemerintahan Jokowi mau melakukan lockdown disertai membiayai semua kebutuhan rakyatnya.

Dia juga menilai Jokowi terus saja menyalahi rakyatnya sendiri.

“Presiden Jokowi malah salahkan rakyat, kalau lockdown berani tidak untuk biayai rakyat tidak? Kalau berani rakyat tentu akan menerima kebijakan lockdown, tapi kalau PPKM Darurat rakyat tidak diberikan apapun, tentu rakyat akan melawan,” katanya kepada wartawan, Jumat, 30 Juli 2021.

Pakar ini berpendapat, dengan menyalahkan rakyat, publik akan sadar bahwa presiden tidak mengerti persoalan intinya.

Saiful menganalisa, pemerintahan Jokowi hendak ‘cuci tangan’ atas kegagalan mengatasi pandemi Covid-19 dan menyalahkan rakyatnya.

“Saya kira rezim sedang ingin cuci tangan atas kegagalan penanganan Covid-19, lalu menyalahkan rakyat atas pilihan kebijakan PPKM maupun lockdown,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika pemerintah berani memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat tentu senang hati mengikuti arahan pemerintah.

Bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyat, kata dia, karena rakyat tidak boleh beraktivitas ditambah tidak dipenuhi kebutuhannya.

“Tapi kalau rakyat dilarang melakukan aktivitas tapi tidak dipenuhi segala kebutuhannya, sudah bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyatnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menurut data pemerintah, per Jumat, 30 Juli 2021 kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 41.168.

Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.372.374 sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020 lalu.

Selanjutnya, pasien sembuh bertambah 44.550 orang. Dengan demikian, total pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 telah mencapai 2.730.720 orang.

Sementara, kasus kematian juga bertambah 1.759 jiwa. Total kematian akibat wabah tersebut kini menjadi 92.311. [pikiran-rakyat]

Subscribe to receive free email updates: