√Politikus PKS: Pangkostrad Dudung Harus Dijerat Hukum

Politikus PKS: Pangkostrad Dudung Harus Dijerat Hukum - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Swarakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Politikus PKS: Pangkostrad Dudung Harus Dijerat Hukum yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Pangkostrad Letjend Dudung Abdurachman harus dijerat hukum terkait pembongkaran diorama tokoh TNI penumpas PKI di Museum Kostrad.

“Harus dijerat tu Letjen Dudung, Indonesia Negara Hukum,” kata politikus PKS Refrizal di akun Twitter-nya @refrizalskb.

Refrizal mengatakan seperti itu menanggapi pernyataan Said Didu.

Menurut Said Didu, pemindahan miniatur tokoh bersejarah pembasmi Partai Komunis Indonesia (PKI) itu bisa berujung kasus pidana.

Pertama adalah pidana penghilangan aset negara. Kedua, pidana terhadap kelalaian menjaga aset negara, itu pidana. Ketiga, pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu membeberkan secara jelas terkait ketiga pelanggaran tersebut.

Yang pertama terkait pelanggaran pidana menghilangkan aset negara. Menurut Said, jika diorama menggunakan dana APBN, maka dipastikan sebagai aset negara. Jika hilang, harus dipidana.

“Kalau dapat dari sumbangan dan atas nama institusi orang menyumbang, maka itu juga aset negara, bukan asetnya Letjen (Purn) AY Nasution. Kalau duit pribadinya AY Nasution, dan sudah dicatat sebagai aset museum, maka itu juga aset negara,” kata Said Didu saat menjadi nara sumber Catatan Demokrasi di tvOne, 28 September 2021.
 
Selengkapnya video:

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "√Politikus PKS: Pangkostrad Dudung Harus Dijerat Hukum"

Posting Komentar